Saatnya Papua Barat Miliki Perdasus dan Perdasi

---

MANOKWARI-Gubernur Papua Barat, Abraham O Aururi berharap agar segera diterbitkan Perdasus dan Perdasi. Instrumen hukum ini sangat diperlukan demi keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) yang juga telah berlaku di Provinsi Papua Barat.
''Pembagian dana otonomi khusus telah saya lakukan pada 14-14 Juli 2009 dengan prinsip pemerataan dan keadilan,''ujar gubernur pada acara resepsi kenegaraan, Senin malam (17/8).
Dikatakan, Pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah berada dalam otonomi khusus mendapat alokasi dana yang cukup besar dari pemerintah pusat. Alokasi dana terus mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun-tahun awal kehadiran Provinsi Papua Barat.
''Pembagian dana otonomi khusus dengan prinsip pemerataan dan keadilan dengan mempertimbangkan luas wilayah,jumlah penduduk, indeks kemahalan konstruksi dan jumlah penduduk asli Papua. Alokasi anggaran Provinsi Papua Barat meningkat tajam. Ini merupakan wujud perhatian pemerintah pusat terhadap provinsi ini,''tandasnya.
Dihadapan para tamu undangan, gubernur memaparkan keberhasilan pembangunan selama 3 tahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Drs Rahimin Katjong. Di bidang pemerintahan, peningkatakan kapasitas pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Telah dilakukan kompetensi PNS melalui pendidikan formal, informal dan teknis. Namun yang terpenting lagi, Pemprov Papua Barat telah melahirkan 2 kabupaten pemekaran, Maibrat dan Tambrauw. ''Selain itu terbangunnya sarana dan prasarana perkantoran pemerintah serta kelembagaan daerah,''tuturnya.
Di bidang pembangunan, secara perlahan namun pasti telah dicapai hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, di Papua Barat terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi wilayah yang mampu melebihi angka 7 persen. ''Di samping itu, semakin baiknya kemampuan pemerintah kabupaten/ kota dalam melaksanakan program pembangunan,''tutur gubernur.
Ditambahkan, selain hasil positif yang telah dicapai, namun harus terus berusaha keras untuk mengatasi berbagai masalah menonjol seperti penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan data, angka kemiskinan di provinsi ini masih cukup tinggi. Juga fakta ketimpangan antar wilayah yang mesti diatasi. ''Pemerintah Provinsi Papua Barat telah memiliki perangkat kebijakan pengembangan wilayah. Dengan pengalokasian pembangunan wilayah,maka percepatan wilayah dapat terwujud sehingga dapat mengatasi kemiskinan,'' tukasnya.(lm)